Pembagian Bansos Covid Disebut Mensos Sarat Unsur Politik

Pembagian Bansos Covid Disebut Mensos Sarat Unsur Politik

Pembagian Bansos Covid Disebut Mensos Sarat Unsur Politik. Pembagian bansos covid diulurkan demi membantu penanganan corona. Berbagai pihak bahu membahu dalam menangani penyebaran virus corona. Di masa pandemi corona hampir semua kalangan terkena dampak. Tidak hanya kemelut corona yang masih mengganjal. Bantuan sosial juga disebut saran dengan unsur politik.

Hal ini diungkap oleh Menteri Sosial yang menyebutkan adanya perbedaan data. Utamanya pada musim penanganan virus corona. Juliari Batubara yang menaungi Kementerian Sosial mengatakan adanya perbedaan data untuk penerima bansos pada masa penanganan corona seperti sekarang ini dikarenakan dinamika politik.

Memang sekarang banyak terjadi polemik pembagian bansos covid. Namun, hal tersebut dianggapnya sebagai sesuatu hal yang terjadi karena faktor politik. Juliari menuturkan adanya desa yang tidak masuk ke dalam data sebagai target penyaluran bantuan sosial terjadi saat dinamika politik. Lebih-lebih di daerah tempat penyaluran bansos.

Jualiri menjelaskan keterangannya lewat rapat kerja Komisi VII pada Rabu, (6/5) lalu. Seperti diketahui sebelumnya semua kegiatan dilakukan dengan sistem online. Termasuk raker tersebut disiarkan langsung melalui akun resmi Youtube DPR RI. Hal ini sebagai wujud dukungan penanganan corona di Indonesia.

"<yoastmark

Kejanggalan Pembagian Bansos Covid

Menteri Sosial, Juliari menjelaskan lebih lanjut terjadinya distorsi tersebut. Distorsi pada data penerima bantuan sosial disebut sarat dengan unsur politik. Menurutnya mungkin terdapat faktor antara dislike dan like antara pihak kepala desa serta dinas sosial. Utamanya pada daerah yang nantinya mendapatkan dana bantuan sosial.

Kejanggalan pada pembagian bansos covid juga bisa terjadi karena banyak faktor. Kemensos sendiri mendapatkan data seluruhnya dari pihak terkait. Dalam hal ini yaitu dinas sosial. Menurut Juliari tidak ada sumber data penerima bantuan sosial lainnya digunakan untuk menentukan siapa yang berhak atas bansos tersebut.

Lebih dari itu, Kemensos tidak juga tidak dapat memastikan bahwa data yang sudah diserahkan pihak dinas sosial berdasarkan fakta di lapangan. Sayangnya, dalam hal ini Kemensos juga mengakui tidak mengecek ulang data dari pemda. Bukan tanpa sebab pasalnya mengecek data keseluruhan membutuhkan waktu yang banyak.

Kemensos tidak dapat mengecek ulang data penerima bantuan terdampak covid dikarenakan keterbatasan waktu. Lebih-lebih program bansos tersebut berlaku untuk jangka pendek. Artinya, hanya berlangsung selama tiga bulan. Sehingga, jika terlalu fokus pada pengecekan data penerima dikhawatirkan tidak efektif dalam penyaluran bantuan sampai masa pandemi selesai.

"<yoastmark

Simpang Siur Data Bansos Covid

Pada masa sebelumnya, pemerintah dikabarkan menyiapkan dana sebesar Rp405,1 triliun demi meredam adanya dampak penyebaran virus corona. Dari anggaran dana tersebut sekitar Rp110 triliun ditujukan untuk pengamat sosial. Dalam hal ini pelaksanaannya berwujud bantuan sosial. Meski demikian bukan berarti tidak ditemukan kejanggalan.

Juliari bahkan menemukan simpang siur data pembagian bansos covid. Kejanggalan tersebut mulai tampak pada pembagian bantuan di DKI. Ia sudah memeriksa sejumlah titik penyaluran bantuan yang ada di Jakarta. Total terdapat 15 titik yang sudah mendapatkan pemeriksaan. Kemelut data tersebut tidak berhenti di situ saja.

Ia kemudian menemukan data warga yang menjadi penerima bantuan sosial dari Kemensos. Menariknya, data tersebut sama dengan penerima bantuan sosial DKI. Ini mengejutkan lantaran awalnya pemerintah pusat memilah-milah penyaluran bansos untuk warga yang terdampak. Khususnya masyarakat yang tidak terdaftar menjadi penerima bantuan dari pemerintah DKI.

Jumlah total terhitung 1,3 juta KK yang menjadi penerima bantuan covid. Hal ini juga diperkuat dengan adanya rapat terbatas. Kesepakatan pada awalnya berbeda dengan yang terjadi di lapangan saat ini. Diketahui Gubernur DKI awalnya meminta bantuan kepada pemerintah pusat demi mengcover pembagian bansos covid.