Pemerintah: Remisi bagi Napi Koruptor Tidak Akan Diberikan

Pemerintah: Remisi bagi Napi Koruptor Tidak Akan Diberikan

Pemerintah: Remisi bagi Napi Koruptor Tidak Akan Diberikan. Pemerintah melalui Menkunham telah membebaskan puluhan ribu napi, meskipun remisi bagi napi koruptor tidak akan diberikan. Sejauh ini sudah ada lebih dari 35 ribu napi yang sudah dibebaskan. Pemerintah menganggap hal ini sebagai bentuk upaya untuk mengurangi penyebaran dari Virus Covid-19.

Sampai saat ini Pemerintah memiliki beberapa program untuk membebaskan beberapa baik dewasa maupun anak-anak. Tercatat dari program asimilasi sudah ada 33.078 orang dewasa dan 783 anak-anak. Sedangkan dari program integrasi ada 1.776 orang dewasa dan sisanya, 39 adalah anak-anak serta kemungkinan masih akan bertambah.

Namun dari sekian banyak napi yang dibebaskan, Pemerintah tidak memiliki niatan untuk membebaskan para napi yang melakukan tindak kejahatan luar biasa seperti terorisme, korupsi, dan narkoba. Hal ini disampaikan langsung oleh Mekopolhukan, Mahfud MD melalui video yang diunggahnya di media sosial.

Pemerintah: Remisi bagi Napi
Pemerintah: Remisi bagi Napi

Wacana Remisi Napi Korupsi

Sebelumnya muncul isu bahwa napi korupsi akan ikut dibebaskan oleh pemerintah melalui program integrasi. Isu ini muncul setelah Menkunham, Yasona Laoly menyampaikan akan merevisi PP No. 99 Tahun 2012 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan.

Isu ini kemudian membuat persepsi publik bahwa Pemerintah berencana membebaskan napi korupsi dengan cara merevisi PP tersebut. Ini dianggap sebagai akal-akalan dari elit politik untuk membebaskan teman mereka yang berada dilapas karena kasus korupsi. Hal ini terjadi setelah ada 300 napi koruptor dalam daftar.

Namun Mahfud MD melalui videonya menyebut bahwa Pemerintah tidak akan memberikan remisi bagi napi koruptor. Meskipun pada isu yang beredar napi koruptor dengan umur diatas 60 tahun dan telah menyelesaikan masa tahan 2/3 akan dibebaskan melalui program remisi maupun hak integrasi.

Pemerintah: Remisi bagi Napi
Pemerintah: Remisi bagi Napi

Aspirasi dari Masyarakat

Meskipun ada sebagian orang yang menginginkan napi korupsi dibebaskan, namun Pemerintah menyatakan tidak akan melakukanya. Mahfud MD memberikan keterangan bahwa Presiden telah berkomitmen sejak tahun 2015 untuk tidak merevisi PP No. 99 Tahun 2012 apa pun alasanya meski banyak tekanan.

Remisi bagi napi koruptor tidak mungkin diberikan oleh pemerintah karena termasuk dalam salah satu kejahatan luar biasa, selain narkoba dan terorisme. Pemerintah hanya akan memberikan hak asimilasi atau hak integrasi bagi napi tindak pidana umum seperti pencurian dan sebagainya.

Pemerintah: Remisi bagi Napi
Pemerintah: Remisi bagi Napi

Lapas Dirasa Masih Luas

Mahfud menilai bahwa napi korupsi tidak perlu mendapatkan remisi dalam bentuk apa pun karena lapas yang ditempati masih sangat luas. Lapas juga dinilai masih layak dan aman. Hal ini akan memudahkan napi untuk melakukan jaga jarak ditengah pandemi Covid-19 seperti anjuran dari Pemerintah.

Bahkan Mahsud mencontohkan lapas di Sukamiskin, Bandung bahwa di sana kapasitas napi lebih dari 500 orang, namun masih di isi oleh sekitar 450 orang saja. Hal ini tentu saja baik bagi napi dalam menerapkan anjuran pemerintah. Apalagi prioritas saat ini adalah membebaskan napi umum, bukan remisi bagi napi koruptor.

Masih Sebatas Usulan

Menkunham Yasona sendiri membantah bahwa dia berniat membebaskan napi koruptor. Menurutnya ini masih berupa sebuah usulan untuk merevisi PP No. 99 Tahun 2012 tersebut. Karena masih sebatas usulan, Presiden bisa saja menolaknya dengan mudah. Karena itu Yasona berharap tidak menggoreng isu ini menjadi bahan politik.

Sebenarnya Menkunham menyebut bahwa jika usulan tersebut disetujui, napi korupsi hanya bebas sementara. Setelah wabah berakhir, napi akan dikembalikan ke lapas kembali. Namun hal ini dianggap mustahil bagi banyak orang dan karena itulah banyak elemen masyarakat meminta pemerintah tidak memberi remisi bagi napi koruptor.