Belum Rampung PHK, Penundaan THR Membuat Buruh Kian Menjerit

Belum Rampung PHK, Penundaan THR Membuat Buruh Kian Menjerit

Belum Rampung PHK, Penundaan THR Membuat Buruh Kian Menjerit. Persoalan buruh seolah tak ada habisnya, seperti keputusan penundaan THR yang baru-baru ini direncanakan. THR (Tunjangan Hari Raya) seharusnya menjadi sedikit obat bagi buruh yang notabene harus merasakan dampak besar akibat pandemi. Namun, nyatanya justru harus menelan pil pahit.

Persoalan ini seolah menambah derita buruh yang sebelumnya dihantui oleh gelombang besar PHK akibat beberapa perusahaan merugi karena produksi lesu. Akibatnya buruh hidup dalam ketidakpastian apalagi ini menjelang lebaran.

Keputusan penundaan tunjangan setahun sekali ini muncul seiring dengan dikeluarkannya SE (surat edaran) oleh Kementerian Ketenagakerjaan di bawah pimpinan Ida Fauziah. Di dalam surat edaran tersebut terdapat satu poin di mana cukup membuat sebagian buruh memberikan penolakan.

Yakni penundaan THR atau penyicilan THR bagi perusahaan yang tak mampu membayar penuh dengan sebelumnya diberlakukan dialog untuk mencapai kesepakatan. Tak pelak gelombang penolakan pun diajukan oleh buruh. Mereka sadar bahwa ini hanya akan membuat ekonomi kian memburuk.

Belum Rampung PHK, Penundaan
Belum Rampung PHK, Penundaan

Penundaan Pembayaran THR bagi Perusahaan, Begini Syaratnya

Di tengah gelombang penolakan akan penundaan THR, ada sejumlah syarat yang mengizinkan perusahaan melakukan hal tersebut. Sebelum benar-benar diputuskan, SE meminta agar gubernur memastikan perusahaan membayar THR yang menjadi hak setiap pekerja sesuai dengan aturan berlaku.

Sehingga selama belum selesai, gubernur diharapkan selalu mengawasi proses pembayaran tersebut. Selain itu, bagi perusahaan yang tak mampu membayar penuh diberi keleluasaan untuk menyicil. Meski demikian, pihak perusahaan diminta mengadakan dialog terlebih dahulu dengan para pekerja untuk mencapai kesepakatan mufakat.

Sehingga benar-benar diputuskan baik dari segi waktu hingga cara pembayaran THR tersebut. Apabila tidak ditepati maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Khusus untuk perusahaan yang sama sekali tak bisa membayar THR maka diberlakukan penundaan hingga batas waktu yang disepakati.

Tentu ini juga harus melalui proses dialog antara perusahaan dengan pekerja sesuai dengan aturan. Sehingga hal ini tidak bisa diambil oleh salah satu pihak saja dan merugikan pihak satunya. Meski sudah dijabarkan syaratnya dengan jelas namun, tetap saja sebagian buruh melakukan aksi penolakan.

Pasalnya penundaan THR ini hanya akan membuat mereka semakin terpuruk apalagi di tengah pandemi seperti ini pemasukan tiap bulannya berkurang drastis. Walhasil mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya.

Belum Rampung PHK, Penundaan
Belum Rampung PHK, Penundaan

Apindo Khawatir Keputusan Tak Disetujui Buruh

Munculnya gelombang penolakan agaknya sudah diprediksi oleh pihak Apindo (Asosiasi pengusaha Indonesia). Mereka mengaku memang khawatir jika para buruh menolak keputusan tersebut meski sebelumnya harus melalui kursi dialog. Sehingga perlu bantuan pihak Kemenaker untuk menjembataninya.

Shinta Widjaja Kamdani selaku wakil ketua Apindo menegaskan bahwa kemungkinan buruh tidak menerima keputusan tersebut sangatlah terbuka lebar. Hal ini dikarenakan para pengusaha sudah berusaha melakukan negosiasi namun ada saja kendala. Sehingga dikeluarkannya SE terkait penundaan THR tentu belum menjadi jaminan persoalan selesai.

Perlu menjadi pertimbangan jika hampir semua perusahaan kondisi keuangannya sedang tidak baik. Apalagi pemasukan selama pandemi ini hampir tidak ada. Sehingga mereka keberatan jika harus membayar THR para buruh. Meski sudah ada surat edaran itu belum menjamin pengusaha bisa memastikan kapan waktu mencicil tergantung cash flow perusahaan.

Hingga kini persoalan tersebut menjadi polemik yang belum ada titik terangnya. Diharapkan melalui SE tersebut persoalan buruh sedikit berkurang apalagi pembayaran THR merupakan kewajiban perusahaan. Meski tidak mengesampingkan kondisi perusahaan yang sedang tak baik, penyicilan atau penundaan THR menjadi solusi efektif untuk kedua belak pihak.

Belum Rampung PHK, Penundaan
Belum Rampung PHK, Penundaan